BAB 1. HUBUNGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

BAB 1. HUBUNGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

1. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Hasil rumusan sidang BPUPKI I (29 Mei-1 Juni) adalah Dasar Negara, Hasil rumusan sidang BPUPKIn II (10 Juni-17 Juli) adalah UUD

2. SIDANG I BPUPKI (29 mei – 1 Juni 1945)

A. Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik

Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:


Secara Lisan : 1. peri kebangsaan;

2. peri kemanusiaan;

3. peri ketuhanan;

4. peri kerakyatan;

5. kesejahteraan rakyat

 

 

Tertulis, 1.Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khitmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


B. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal


1 persatuan;

2 Kekeluargaan;

3 keseimbangan lahir dan batin;

4 musyawarah;

5 keadilan sosial.

Atau Prof.Dr.Soepomo, Tgl 31 Mei :

1.Paham negara  persatuan

2. Perhubungan negara dan agama ( Indonesia bukan negara theograsi, dan juga bukan negara sekuler )

3. Sistem badan permusyawaratan

4. Sosialisme negara

5. Hubungan antar bangsa.


Negara Theograsi adalah negara yang segala sesuatunya berdasarkan agama, contoh : Presiden harus pemuka agama. Hukum ketatanegaraan berdasarkan salah satu kitab suci.

Negara Sekuler adalah negara yang mengurus kehidupan dunia semata atau dengan kata lain yang memisahkan kehidupan agama dengan pemerintahan dan negara, contoh : AS, Inggris, Jepang, Australia,dll

C. Ir. Sukarno

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:


1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme / Perikemanusiaan )

3. Mufakat / Demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima sila  di atas , beliau beri nama “ PANCASILA


 

Rumusan “ Piagam Jakarta”Tgl, 22 Juni 1945 :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi  pemeluknya.

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khitmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwkilan

5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia

 

Rumusan Pancasila  Dlm Pembukaan UUD 1945

( Pembukaan, Alinea ke-IV )

  1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
  2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
  3. PERSATUAN INDONESIA
  4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HITMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
  5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

 

Mukaddimah Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

  1. 1.     Ketuhahan yang maha esa
  2. 2.     Perikemanusiaan
  3. 3.     Kebangsaan
  4. 4.     Kerakyatan
  5. 5.     Keadilan sosial

 

3. FUNGSI DASAR NEGARA  secara umum :

  1. Menjadi dasar bagi bangunan masyarakat yang didirikan oleh suatu bangsa
  2. Mengarahkan cita-cita dan tujuan negara
  3. Mencerminkan dasar kepribadian suatu bangsa
  4. Menjadi pandangan hidup bangsa.

 

¢ FUNGSI PANCASILA

1) FUNGSI POKOK :

1. Menjadi Dasar Negara ; Artinya Fundamen/ Landasan berdirinya negara ( Sumber dari segala sumber hukum ).

2. Menjadi Pandangan Hidup ( Way of live ) Bangsa

Artinya

- Konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan ( Susunan)

- Kristalisasi nilai-nilai yg diyakini kebenarannya ( Isi )

- Mengatasi tantangan dan hambatan utk mewujudkan  kehidupan yg lebih baik.( dilihat dari proses )

 

2) FUNGSI TAMBAHAN       

- Pancasila sbg. Perjanjian luhur, Artinya hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat  menjelang dan sesudah proklamasi.

- Pancasila sbg. Kepribadian bangsa; Artinya ciri khas bangsa Indonesia.

- Pancasila sbg. Moralnya pembangunan; Artinya menjadi arah dan pedoman bagi Pemb.nasional.

 – Pancasila sbg. Sumber segala sumber hukum ; Artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat   harus sesuai dengan Pancasila.

 

4. PELAKSANAAN PANCASILA

 1) Objektif, Seluruh kehidupan Kenegaraan dan Kemasyarakatan, termasuk segala Peraturan Perundang-Undangan dari yg tertinggi sampai yg terendah harus sesuai dengan Pancasila (Kebijakan pemerintah ).

 2) Subjektif, Dilaksanakan dlm diri setiap org .Indonesia, baik warga negara, penguasa maupun setiap org yg berhubungan dgn Indonesia

Catatan : Pelaksanaan ini penting, krn bagaimanapun baiknya suatu peraturan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dgn peraturan itu dgn baik tentu hasilnya tdk sesuai dgn yg diharapkan.
Man behind the gun “, artinya Betapa pentingnya peranan manusia”.

 

  ) GERAKAN REFORMASI
1.
Gerakan reformasi penting utk tujuan tertentu;

2. Gerakan reformasi tdk boleh membentur sendi-sendi fundamental kehidupan negara

KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

   A. Herman Heller

 1) Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan sehingga mengandung pengertian politik sosiologis,

 2) Suatu Kaedah hukum yang tinggi hidup dalam masyarakat sehingga mengandung pengertian yuridis,

 3) Suatu naskah sebagai UU yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara

 

     B. Carl Schmitt

1.KONSTITUSI DLM ARTI ABSOULUT :

¢ KESATUAN ORGANISASI YG NYATA MENCAKUP SEMUA BANGUNAN dan ORGANISASI yg ada DLM NEGARA.

¢ SBG. BENTUK NEGARA DAIAM ARTI KESELURUHAN MISALNYA NEGARA DEMOKRASI ATAU DEMOKRASI

¢    SBG. FAKTOR INTEGRASI BAIK YG BERSIFAT ABSTRAK (  LAGU KE BANGSAAN, BAHASA PERSATUAN BENDERA) MAUPUN YG BERSIFAT FUNGSIONAL ( PEMILU, REFERENDUM, PEMBENTUKAN KABINET ).

¢    SBG. SISTIM TERTUTUP DARI NORMA-NORMA HUKUM YG TERTINGGI DI DALAM NEGARA.

2. KONSTITUSI DLM ARTI RELATIF :

¢ SBG. TUNTUTAN GOL. BORJUIS LIBERAL AGAR HAK-HAKNYA DIJAMIN TDK DILANGGAR OLEH PENGUASA.

¢    SBG. KONSTITUSI TERTULIS/ FORMAL

 

3. KONSTITUSI DLM ARTI POSITIF :

¢ KONSTITUSI MERUPAKAN KEPUTUSAN POLITIK TERTINGGI.

4.KONSTITUSI DLM ARTI IDEAL:

¢ MERUPAKAN IDAMAN KAUM BORJUIS LIBERAL, SBG. JAMINAN AGAR HAK-HAK AZASI RAKYATNYA DILINDUNGI.PIHAK PENGUASA DITUNTUT AGAR TIDAK BETINDAK SEWENANG-WENANG THD.RAKYAT.

“ Konstitusi  meliputi huk.dasar tertulis dan huk.dasar tidak tertulis.

 

@1) SYARAT-SYARAT KONSTITUSI TERTULIS

 1.MENGIKAT PEMERINTAH SBG. PENYELENGGARA NEGARA MAUPUN RAKYAT SBG. WARGA NEGARA.

  2. BERISI NORMA-NORMA, ATURAN / KETENTUAN-KETENTUAN YG DPT DAN HARUS DILAKSANAKAN.

  3. MERUPAKAN PERUNDANG-UNDANGAN YG TERTINGGI, DAN BERFUNGSI SBG. ALAT KONTROL THD. NORMA HUKUM YG LEBIH RENDAH.

  4. MEMPUNYAI  ATURAN-ATURAN POKOK YG BERSIFAT SINGKAT, SUPEL DAN  MEMUAT HAM .

 

@2) SYARAT-SYARAT KONSTITUSI TAK TERTULIS ( KONVENSI ).

            1. KEBIASAAN YG TERPELIHARA DLM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA.

            2. SEJALAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR.

            3. ATURAN DASAR PELENGKAP YANG TDK TERDAPAT DLM  UUD .

            4.   DAPAT DITERIMA OLEH RAKYAT, SEHINGGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAKNYA.

 


2. Cara Memperoleh Konstitusi :

1) Cara Pemberian ; terdapat di negara Monarchie

DIMANA RAJA MEMBERIKAN UUD KEPADA RAKYATNYA , DIMANA  RAJANYA BERJANJI  AKAN MENJALANKAN KEKUASAAN SESUAI DGN BATAS-BATASYANG DITENTUKAN  UUD.

 

 

2) SENGAJA DIBUAT : SETELAH NEGARA ITU BERDIRI BARU DIBUAT UUD NYA, MISALNYA  AMERIKA SERIKAT  MEMBUAT THN.1781 DAN DISYAHKAN THN.1787.

 

3) CARA REVOLUSI ; Menggulingkan suatu pemerintahan yg tdk disenangi melalui Coup d” Etat.Misalnya Prancis, Uni Soviet (1917 ), Spanyol ( 1932 ).


 

 

 

5. Keterkaitan Dasar Negara (Pancasila) dengan Konstitusi (UUD)

Dasar Negara tercermin dlm pokok-pokok pikiran Pembukaan, sedangkan pokok pikiran terjabar dlm pasal-pasal konstitusi. Jika suatu negara melaksanakan konstitusi dgn sempurna berarti negara itu telah melaksanakan dasar negaranya.

 

6. Substansi  UUD 1945

“ UUD 1945  hanya memuat  aturan-aturan pokok saja / grs-grs besar  ketentuan sbg. Instruksi  kpd.Pemerintah  dan Penyelenggara negara lainnya utk menyelenggarakan negara dan kesejahtreraan sosial. Sedangkan utk menjalankan aturan pokok tersebut dijabarkan dlm UU yg lebih mudah membuat, merobah dan mencabutnya.


 


7.ATURAN PELAKSANAAN UUD 1945 :

  •  TAP.MPR No.XX/MPRS / 1966
  •  TAP MPR No.III/ 2000
  •  Undang-Undang No.10 Thn.2004,susunanya :

   1. UUD 1945 > MPR

   2. UU > DPR /

       Perpu > Presiden

   3. PERPRES > Presiden

   4. Peraturan Daerah >   DPRD dan         Wako,Bupati


8. PROSES PERUBAHAN UUD 1945


    1) MPR Setuju UUD dirubah 1945, dengan syarat :

 Kesepakatan dasar ;

   1. Tdk mengubah  Pembukaan UUD 1945

   2. Tetap mempertahankan NKRI

  3. Mempertegas Sist. Presidentil

  4. Penjelasan UUD 1945 yg memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dlm pasal-pasal

  5. Perubahan dilakukan secara “ adendum “.

Mengacu pada TUNTUTAN GERAKAN REFORMASI  ( 21 Mei 1997 ):

  1. 1.     AMANDMEN UUD 1945
  2. 2.     HAPUS DOKTRIN DWI-FUNGSI ABRI
  3. 3.     TEGAKKAN HUKUM,HAM DAN BERANTAS KKN
  4. 4.     PEMERINTAHAN DGN OTONOMI DAERAH
  5. 5.     ADANYA KEBEBASAN PERS
  6. 6.     MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YG LEBIH DEMOKRATIS

Dengan Tujuan Perubahan : Utk menyempurnakan aturan dasar,

  1. 1.     Tatanan negara
  2. 2.     Kedaulatan rakyat
  3. 3.     HAM
  4. 4.     Pembagian kekuasaan
  5. 5.     Kesej.sosial
  6. 6.     Eksistensi negara demokrasi & Negara hukum
  7. 7.     Hal-hal lain yg sesuai dgn

            kebutuhan bangsa


9. Empat cara perubahan Konstitusi ( C.F Strong )


1) Diserahkan kepada badan pembuat UU itu sendiri

   2) Diserahakan lansung kepada Rakyat , mis Melaui Referendum

   3) Diserahkan kpd. Negara bagian, apabila negara itu negara federal.

   4) Diserahkan kpd. Badan khusus yg Dibentuk utk mengubah UUD


10. Isi UUD 1945


Sebelum Perubahan :

  • Pembukaan
  • Batang Tubuh ;

            – 16 BAB

            –  37 Pasal

            – 49 Ayat

            – 4 Aturan Peralihan (AP)

            – 2 Aturan Tambahan (AT)

 

Setelah Perubahan :

  • Pembukaan
  • Batang Tubuh ;

            – 21 BAB

            –  73 Pasal

            – 170 Ayat

            – 3 AP

            – 2 AT


11. Makna masing-masing alinea Pembukaan UUD 1945


   1) Alinea Pertama

  1. 1.     Dalil Objektif ; Bahwa kemerdekaan tdk sesuai dgn perikeadilan dan peri kemanusiaan, dan karena itu hrs ditantang dan dihapuskan.
  2. 2.     Pernyataan Subjektif ; Bahwa Keinginan bangsa Indonesia sendiri utk terbebas dr. penjajahan.

   2) Alinea Kedua

  • Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yg menentukan.
  •   Bahwa momentum yg telah dicapai tsb, hrs dimamfaatkan utk menyatakan kemerdekaan.
  •  Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi hrs diisi dan dibangun

    3) Alinea Ketiga

  • Kemerdekaan adalah rachmad Allah Yg Maha Esa
  •  Adanya keinginan bangsa Indonesia utk hidup secara berkesinambungan antara kehidupan material dgn kehidupan spiritual.
  •  Pengukuhan pernyataan kemerdekaan

    4) Alinea Keempat

            segenap………………………..

            2. Memajukan …………………………………….

            3. Mencerdaskan ………………………………..

            4. Ikut melaksanakan ketertiban………….

  • Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dlm         suatu UUD
  •  Susunan dan bentuk NKRI


 

12. EMPAT POKOK PIKIRAN Dlm  Pembukaan UUD 1945


  1. 1.     NEGARA  MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA  BERDASARKAN ATAS PAHAM “ PERSATUAN “
  2. 2.     NEGARA HENDAK MEWUJUDKAN “ KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”.
  3. 3.     NEGARA YANG “ BERKEDAULATAN RAKYAT “ BERDASARKAN ATAS KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
  4. 4.     NEGARA BERDASARKAN ATAS “ KETUHANAN YANG MAHA ESA” Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.


Keempat pokok pikiran tersebut di atasadalah Pancaraan dari dasar Falsafah negara Pancasila.

 

13. Hakekat Kedudukan Pembukaan UUD


a). Merupakan pernyataan kemerdekaan yg terperperinci

b). Pokok kaedah negara yg fundamental,yg di dlm hukum      memiliki kedudukan yg tetap, kuat dan tdk berubah

c). Peraturan yg tertinggi, yg merupakan dasar hukum diadakannya UUD negara, sehingga terjalin adanya hubungan “ Kausal organik “ antara Pembukaan dgn pasal-pasal.


14. Konstitusi NKRI


1. UUD 1945 18 Agust s.d 27 Des 1949

2. Konstitusi RIS  27 Des 1949  S.d 17 Agust 1950

3. UUD SEMENTARA 17 Agust 1950 S.d 5 Juli 1959

4. UUD 1945 5 Juli 1959  S.d  th.2002 

5. UUD  Negara RI Thn.1945 Hasil Amandemen  Thn.2002  s.d  Sekarang

UUD NEGARA RI TH.1945 :

  •  21 BAB                                  * 3 Pasal AP 
  •  73 PASAL                               * 2 Pasal AT
  • 170 Ayat                               

         Tanpa penjelasan


15. Sikap positif thd. Konstitusi (UUD 1945) negara


  •   Mentaati  konstistusi yg berlaku.
  •   Mencegah dan menghindari konflik   menghindari       disintegrasi bangsa.
  •   Mentaati aturan hukum yg berlaku
  •   Merasa bertanggung jawab atas kemajuan        masyarakat sekitar
  •   Mentaati disiplin / tata tertib sekolah
  •   Rajin dan giat/ ulet dlm belajar
  •   Tidak terlambat atau bolos dtg ke sekolah
  •   Rela berkorban demi bangsa dan negara
  •   Menghidari Korupsi, Kolusi dan dan        Neopotisme
  •   Dan lain-lain


About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s